Golkar Resmi Terima SK Kepengurusan dari Kementerian Hukum
Bengkulu, PaFI Indonesia — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum (Kemkum).
Surat tersebut diserahkan langsung Menteri Supratman Andi Agtas kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di kantor Kemkum, Kuningan, Jakarta Selatan.
“Kami dari Kemenkum telah menyerahkan SK tentang susunan lengkap pengurus Partai Golkar. Dengan demikian SK yang lama itu kami cabut dan menerbitkan SK baru tentang kepengurusan lengkap Partai Golkar,” kata Supratman.
Bahlil pada kesempatan itu didampingi Sekjen Partai Golkar Sarmuji, Waketum Adies Kadies Kadir, Waketum Ace Hasan Syadzily, dan Wakil Bendahara Umum.
Bahlil menjelaskan SK baru yang diterimanya berisi struktur kepengurusan lengkap Golkar yang terdiri dari 159 orang, termasuk Dewan Pembina, Kehormatan, Etik, serta Mahkamah Partai. Dia menuturkan Golkar kini memasuki babak baru kepengurusan.
“SK yang pertama itu kan pengurus sementara baru sekitar sembilan orang,
dan hari ini SK yang keluar lengkap sudah 100 lebih, 159 dan sudah ada Dewan Pembina,
Dewan Kehormatan, Dewan Etik, kemudian Mahkamah Partai,” tuturnya.
Dia pun tak mau ambil pusing soal SK kepengurusan Golkar yang sempat digugat ke PTUN. Bahlil menyebut masalah tersebut biasa saja.
“Ya, saya pikir itu biasa saja ya, tidak ada sesuatu yang luar biasa,” kata Bahlil.
Sementara itu, Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa penyerahan SK itu dilakukan karena telah meneliti struktur kepengurusan tersebut.
Penyerahan SK sudah menjadi kewajiban untuk kepengurusan partai politik (parpol).
“Saya berharap karena ini menjadi kewajiban dari Kemenkumham untuk meneliti terkait dengan kepengurusan semua partai politik dan kewajiban kami setelah semuanya dinyatakan lengkap, wajib hukumnya untuk kami menerbitkan SK yang baru,” ucap Supratman.
Pada penyerahan SK itu, Bahlil didampingi sejumlah elite Partai Golkar yakni,
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily dan Adies Kadir.
Lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmudji, dan Bendahara Umum Partai Golkar, Sari Yuliati.